Gubernur Jambi Serahkan SK di Dinas PU
Penyerahan SK ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hendrizal, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakir, serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Tohir.
Penyerahan SK ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Hendrizal, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakir, serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Tohir.
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi melantik enam pejabat tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pada Senin siang, 19 Mei 2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman serta sejumlah pejabat eselon II lainnya.
Perombakan ini mencakup sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD, Kepala Dinas Perkebunan, hingga jabatan staf ahli Gubernur.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 di Swiss-bell Hotel pada hari Kamis 25 April 2025.
Pelantikan Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Utama dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi pada tanggal 26 Maret 2025.
Silahkan download file di bawah:
Bertempat di Ruang Aula Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi hari kamis 13 Februari 2025 dilaksanakan Forum Perangkat Urusan Kepegawaian dan Manajemen ASN untuk menyusun Renja Tahun 2026 dan RPJMD Tahun 2026-2030.
Narasumber dalam Forum Perangkat Daerah ini adalah Dr. Eunike Prapti Lestari Krissetyanti, S.IP, M.Si dari Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Kepegawaian Negara, yang menyampaikan arah kebijakan transformasi tata kelola ASN.
Gubernur Jambi Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), menyatakan dukungannya terhadap pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengirimkan surat resmi dengan nomor S-453/BKD-2.1/II/2025 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.
Silahkan download pada file di bawah ini.