INFO TERBARU Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari IPB Klik Di Sini    Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari Institut Pertanian Bogor Klik Di Sini   




  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI













BERITA TERBARU

Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Jambi Tahun 2019

Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya rakor manajemen kepegawaian se Provinsi Jambi. Harapannya hasil yang dirumuskan dalam rakor tersebut mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian (ASN).

Rakor berlangsung di kantor Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (9/4/2019) mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021.
Ditegaskan Fachrori Umar, dalam sambutannya mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi dan golongan, semua tidak terlepas dari norma, standar, prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah.
Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan.
Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya rakor manajemen kepegawaian se Provinsi Jambi. Harapannya hasil yang dirumuskan dalam rakor tersebut mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian (ASN).
Rakor berlangsung di kantor Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (9/4/2019) mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021.
Ditegaskan Fachrori Umar, dalam sambutannya mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi dan golongan, semua tidak terlepas dari norma, standar, prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah.
Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan.

 

SEMUA BERITA

Lagi, 36 PNS Diberhentikan

Jakarta – Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali melakukan sidang terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan berbagai pelanggaran. Dari 47 PNS dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu, 36 orang diantaranya mendapat sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).
Kasus PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 46 hari masih dominan, selain kasus-kasus pelanggaran lain.  Dari 47 PNS yang disidangkan, 17 orang diantaranya akibat bolos kerja. Tidak main-main, ada yang bolos kerja hingga ratusan hari kerja, dan dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya, dan diulangi lagi hingga tahun 2017 lalu.
Jelas ini sudah keterlaluan, dan sudah selayaknya kalau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur selaku Ketua BAPEK meminta sidang untuk memperkuat putusan yang sudah di dirumuskan oleh Pejabat pembina Kepegawaian di masing-masing instansi.

Jakarta – Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) kembali melakukan sidang terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan berbagai pelanggaran. Dari 47 PNS dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu, 36 orang diantaranya mendapat sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).

 

 

‹ First  < 2 3 4

VIDIO TERBARU