INFO TERBARU Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari IPB Klik Di Sini    Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari Institut Pertanian Bogor Klik Di Sini    Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama hari raya idul fitri 1440 HKlik Di Sini    Pembukaan Beasiswa PNS, TNI dan POLRI LPDP Tahun 2019Klik Di Sini    Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama LKPPKlik Di Sini   

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

09-September-2018 | 03:44


PEMBERIAN CUTI  LUAR TANGGUNGAN NEGARA

 

DASAR HUKUM :

1.Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS. 

 

 

SYARAT-SYARAT:

1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.

2.PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cltn untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

3.CLTN  hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah  mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

4.Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan  sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir.

5.PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.

6.Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

7.PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya

8.Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban:

9.Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

10.Apabila tidak ada lowongan, maka Pimpinan Instansi Induk melaporkan kepada Kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya  pada instansi lain.

11.Apabila  Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan  kepada Pimpinan Instansi Induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.