INFO TERBARU Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari IPB Klik Di Sini    Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari Institut Pertanian Bogor Klik Di Sini    Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama hari raya idul fitri 1440 HKlik Di Sini    Pembukaan Beasiswa PNS, TNI dan POLRI LPDP Tahun 2019Klik Di Sini    Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama LKPPKlik Di Sini    SKB Nomor 01 Tahun 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020Klik Di Sini    Surat Permintaan Usulan Calon Peserta Ujian Dinas dan UPI Tahun Anggaran 2020 Klik Di Sini   

Studi Banding Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin, 10 Pegawai Kemenkumham Kunjungi Sekretariat Bap

Jakarta-Humas BKN, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima kunjungan 10 pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kantor BKN Pusat, Jakarta pada Jumat (13/09/2019). Pegawai Kemenkumham yang merupakan tim pedoman pengawasan dan penyusun revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015 berkunjung dalam rangka Studi Banding Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Auditor Madya Inspektorat Wilayah IV Kemenkumham, Ami Amatunissa menyampaikan bahwa studi banding tersebut dilaksanakan guna berkonsultasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi tim terutama dalam melaksanakan revisi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkumham. “Salah satu yang akan kami bahas dalam diskusi adalah mengenai mekanisme pengajuan keberatan atau banding,” ungkap Ami.

Asisten Sekretaris Bapek, Andi Anto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa semua pemberhentian adalah kewenangan Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Pusat yang seharusnya telah menerima bahan dasar pemberhentian atau pertimbangan selain surat usulan. Hal itu akan memudahkan Bapek dalam melaksanakan tugasnya dengan cepat, sehingga Bapek tidak perlu mengurus lagi ke Kantor Wilayah atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Bahan tersebut akan menjadi alat bukti dan bersifat penting karena Bapek akan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang ada,” tutur Andi.

Dalam kesempatan tersebut Andi juga menegaskan, kewenangan Bapek adalah memeriksa dan memutus keputusan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara keputusan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bukan merupakan kewenangan Bapek

 

Sumber : http://www.bkn.go.id