INFO TERBARU Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari IPB Klik Di Sini    Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari Institut Pertanian Bogor Klik Di Sini   

Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Jambi Tahun 2019

Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya rakor manajemen kepegawaian se Provinsi Jambi. Harapannya hasil yang dirumuskan dalam rakor tersebut mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian (ASN).

Rakor berlangsung di kantor Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (9/4/2019) mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021.

Ditegaskan Fachrori Umar, dalam sambutannya mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi dan golongan, semua tidak terlepas dari norma, standar, prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah.

Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan.

“Perlu evaluasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi,” kata Gubernur Jambi.

Fachrori Umar mengharapkan semua peserta memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif, sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.

Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi, mengatakan rakor tersebut untuk meningkatkan jalinan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Mensingkronkan program kegiatan administrasi kepegawaian untuk kemajuan pembangunan Provinsi Jambi,” ujar Husairi.

Menurut Husairi, salah satu yang menjadi pembahasan dalam rakor, masalah status dan kedudukan tenaga kontrak atau pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 8900 orang dilingkungan Pemprov Jambi.

Jumlah itu tidak termasuk tenaga kontrak yang ada di pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, solusi dan status kedudukan hukum tenaga kontrak atau honorer tersebut harus jelas, kata Husairi.

Rakor diikuti 130 peserta dari kepala BKD Kabupaten Kota, Inspektur Daerah, Kepala Organisasi Setda Kabupaten/Kota Kepala Hukum Setda Kabupaten/Kota.

Sementara narasumbernya terdiri Kabid Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Istiadi Insani, Asisten Komisioner ASN Bidang Monev, Irwansyah dan pejabat dari kantor UPT BKN Jambi, April Koni. ( Humasprov )

Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya rakor manajemen kepegawaian se Provinsi Jambi. Harapannya hasil yang dirumuskan dalam rakor tersebut mampu memberikan kontribusi guna meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian (ASN).
Rakor berlangsung di kantor Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (9/4/2019) mengusung tema “Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021.
Ditegaskan Fachrori Umar, dalam sambutannya mengatakan, seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi dan golongan, semua tidak terlepas dari norma, standar, prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah.
Rakor mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan.
“Perlu evaluasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi,” kata Gubernur Jambi.
Fachrori Umar mengharapkan semua peserta memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif, sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.
Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi, mengatakan rakor tersebut untuk meningkatkan jalinan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Mensingkronkan program kegiatan administrasi kepegawaian untuk kemajuan pembangunan Provinsi Jambi,” ujar Husairi.
Menurut Husairi, salah satu yang menjadi pembahasan dalam rakor, masalah status dan kedudukan tenaga kontrak atau pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 8900 orang dilingkungan Pemprov Jambi.
Jumlah itu tidak termasuk tenaga kontrak yang ada di pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, solusi dan status kedudukan hukum tenaga kontrak atau honorer tersebut harus jelas, kata Husairi.
Rakor diikuti 130 peserta dari kepala BKD Kabupaten Kota, Inspektur Daerah, Kepala Organisasi Setda Kabupaten/Kota Kepala Hukum Setda Kabupaten/Kota.
Sementara narasumbernya terdiri Kabid Peningkatan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Istiadi Insani, Asisten Komisioner ASN Bidang Monev, Irwansyah dan pejabat dari kantor UPT BKN Jambi, April Koni. ( Humasprov )