INFO TERBARU Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari IPB Klik Di Sini    Penawaran Program Sarjana Non Beasiswa dari Institut Pertanian Bogor Klik Di Sini    Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama hari raya idul fitri 1440 HKlik Di Sini    Pembukaan Beasiswa PNS, TNI dan POLRI LPDP Tahun 2019Klik Di Sini    Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama LKPPKlik Di Sini    SKB Nomor 01 Tahun 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020Klik Di Sini    Surat Permintaan Usulan Calon Peserta Ujian Dinas dan UPI Tahun Anggaran 2020 Klik Di Sini   

Susun Anjab dan ABK Sebelum Ajukan Kebutuhan Pengadaan PNS

Jakarta-Humas BKN, Instansi Pemerintah yang kekurangan pegawai diarahkan melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebelum mengajukan usulan kebutuhan pengadaan PNS. Pernyataan itu disampaikan Kepala Bagian Protokol BKN Muh Jisron yang memimpin pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto di ruang PPID BKN pusat Jakarta, Rabu (4/4/2018). Pertemuan tersebut digelar terkait permintaan konsultasi mengenai permasalahan dan pelayanan kepegawaian yang diajukan DPRD Kota Mojokerto. “Penyusunan kebutuhan pegawai harus mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah”, lanjut Jisron.
Sementara itu terkait pertanyaan anggota Dewan mengenai PNS yang terlibat Tipikor dan sudah berkekuatan hukum tetap, Auditor Madya BKN Astadi Pratomo mengatakan “Apapun yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan maka PNS harus diberhentikan tidak dengan hormat”.
Di hadapan para anggota dewan dari Kabupaten Mojokerto, Astadi menyampaikan bahwa saat ini masih ada pemahaman yang salah di masyarakat, di mana seorang PNS yang dijatuhi hukuman penjara kurang dari 2 tahun karena Tipikor masih dapat diaktifkan kembali menjadi PNS setelah menjalani hukuman penjara. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat” tegas Astadi.
 
Sumber : http://www.bkn.go.id