Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 untuk file silahkan Klik_Disini     Pengumuman tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 berdasarkan SKB 3 Menteri : Nomor: 707 TAHUN 2017, Nomor: 256 TAHUN 2017, Nomor: 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017. untuk file klik_disini     Persyaratan dan batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil, silahkan klik_disini    

PERPINDAHAN PEGAWAI


PENETAPAN MUTASI BAGI PNS ANTAR UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMPROV. JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. PP No. 9 Tahun 2003;
  3. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  2. Disetujui pindah oleh pimpinan unit kerja asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan unit kerja asal;
  3. Persetujuan menerima dari unit kerja  yang dituju yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan menerima dari pimpinan unit kerja yang dituju;
  4. Fotocopy SK pangkat terakhir, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI LUAR KE DALAM PROV.JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Departemen/Pemerintah Provinsi asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Departemen/Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan suart permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Disetujui pindah oleh Departemen/Pemerintah Kab/Kota Provinsi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari Kementerian /PPK/Provinsi/Kab/Kota asal (lolos butuh melepas);
  4. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
  6. Jika mutasi ikut suami;
    • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
    • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  7. Tidak sedang dalam keadaan;
    • Menjalani Hukuman Disiplin
    • Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    • Pendidikan atau tugas belajar




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM PROV. JAMBI KE PEMERINTAH PROV. JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh PPK Kabupaten/Kota asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari PPK Kabupaten kota yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Rekomendasi dari Kepala SKPD dilingkungan Pemprov. Jambi dibuktikan dengan surat;
  4. Tidak sedang dalam keadaan :
    • Menjalani Hukuman Disiplin
    • Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    • Pendidikan atau tugas belajar dari sekretaris daerah Pemerintah/Kabupaten kota asal;
  5. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  6. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Jika mutasi ikut suami;
    • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
    • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMPROV. JAMBI KE PEMKAB/KOTA DALAM PROV. JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  2. Disetujui pindah oleh pimpinan Kepala SKPD asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan yang bersangkutan;
  3. Persetujuan menerima dari Pemerintah Kab/Kota yang dituju dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan menerima dari Bupati/Walikota yang dituju;
  4. Tidak sedang dalam keadaan :
    1. Menjalani Hukuman Disiplin
    2. Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    3. Pendidikan atau tugas belajar dari sekretaris daerah Pemerintah/Kabupaten kota asal;
    4. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    5. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    6. Jika mutasi ikut suami;
      • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
      • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMERINTAH KAB/KOTA/PROV. JAMBI KE DEPT/PROV /KAB/KOTA LUAR PROV.JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999
  2. UU No. 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Pemerintah/Kabupaten kota yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Disetujui pindah oleh pimpinan intsansi asal (Gubernur/Bupati/Walikota) yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan unit kerja  asal;
  4. Disetujui pindah oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari Kepala SKPD ;
  5. Rekomendasi dari Daerah yang menerima;
  6. Tidak sedang dalam keadaan :
    • Menjalani Hukuman Disiplin
    • Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    • Pendidikan atau tugas belajar dari sekretaris daerah Pemerintah/Kabupaten kota asal;
  7. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  8. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  9. Jika mutasi ikut suami;
    • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
    • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;