Pengumuman Hasil Penilaian Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, silahkan diklik disini     Pengumuman Pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS Perda (Pola 300 JP) dan Managemen Penyidik (200 JP) Tahun 2017, silahkan Klik disini     Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 3568/SE/BKD-2.1/XII/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, silahkan Klik disini     SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, Silahkan Klik disini     Daftar nama-nama PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang belum mengambil Kartu Pegawai Elektronik (KPE), silahkan Klik disini    

PERPINDAHAN PEGAWAI


PENETAPAN MUTASI BAGI PNS ANTAR UNIT KERJA DILINGKUNGAN PEMPROV. JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. PP No. 9 Tahun 2003;
  3. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  2. Disetujui pindah oleh pimpinan unit kerja asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan unit kerja asal;
  3. Persetujuan menerima dari unit kerja  yang dituju yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan menerima dari pimpinan unit kerja yang dituju;
  4. Fotocopy SK pangkat terakhir, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI LUAR KE DALAM PROV.JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Departemen/Pemerintah Provinsi asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Departemen/Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan suart permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Disetujui pindah oleh Departemen/Pemerintah Kab/Kota Provinsi asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari Kementerian /PPK/Provinsi/Kab/Kota asal (lolos butuh melepas);
  4. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
  6. Jika mutasi ikut suami;
    • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
    • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
  7. Tidak sedang dalam keadaan;
    • Menjalani Hukuman Disiplin
    • Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    • Pendidikan atau tugas belajar




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM PROV. JAMBI KE PEMERINTAH PROV. JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh PPK Kabupaten/Kota asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari PPK Kabupaten kota yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Rekomendasi dari Kepala SKPD dilingkungan Pemprov. Jambi dibuktikan dengan surat;
  4. Tidak sedang dalam keadaan :
    • Menjalani Hukuman Disiplin
    • Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    • Pendidikan atau tugas belajar dari sekretaris daerah Pemerintah/Kabupaten kota asal;
  5. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  6. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Jika mutasi ikut suami;
    • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
    • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMPROV. JAMBI KE PEMKAB/KOTA DALAM PROV. JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  2. Disetujui pindah oleh pimpinan Kepala SKPD asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan yang bersangkutan;
  3. Persetujuan menerima dari Pemerintah Kab/Kota yang dituju dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan menerima dari Bupati/Walikota yang dituju;
  4. Tidak sedang dalam keadaan :
    1. Menjalani Hukuman Disiplin
    2. Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    3. Pendidikan atau tugas belajar dari sekretaris daerah Pemerintah/Kabupaten kota asal;
    4. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    5. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    6. Jika mutasi ikut suami;
      • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
      • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;




PENETAPAN MUTASI BAGI PNS DARI PEMERINTAH KAB/KOTA/PROV. JAMBI KE DEPT/PROV /KAB/KOTA LUAR PROV.JAMBI

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999
  2. UU No. 32 Tahun 2004;
  3. PP No. 9 Tahun 2003;
  4. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003.
  5. Kep. Bersama MENPAN dan MENDAGRI No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota asal yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Pemerintah/Kabupaten kota yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Disetujui pindah oleh pimpinan intsansi asal (Gubernur/Bupati/Walikota) yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari pimpinan unit kerja  asal;
  4. Disetujui pindah oleh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) asal yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan melepas dari Kepala SKPD ;
  5. Rekomendasi dari Daerah yang menerima;
  6. Tidak sedang dalam keadaan :
    • Menjalani Hukuman Disiplin
    • Sangkut Paut Hutang Piutang dengan Bank atau Pihak lain
    • Pendidikan atau tugas belajar dari sekretaris daerah Pemerintah/Kabupaten kota asal;
  7. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  8. Fotocopy SK CPNS/PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  9. Jika mutasi ikut suami;
    • Membuktikan pekerjaan dan domisili suami yang dibuktikan dengan surat keterangan Kecamatan dimana suami tinggal.
    • Fotocopy surat nikah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;