Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 untuk file silahkan Klik_Disini     Pengumuman tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 berdasarkan SKB 3 Menteri : Nomor: 707 TAHUN 2017, Nomor: 256 TAHUN 2017, Nomor: 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017. untuk file klik_disini     Persyaratan dan batas waktu penerimaan usul kenaikan pangkat (KP) Pegawai Negeri Sipil, silahkan klik_disini    

PENSIUN


PENETAPAN SK PENSIUN UNTUK GOl. IV/c Ke ATAS (BUP)

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU No. 11 Tahum 1969;
  3. PP No. 69 Tahun 2005;
  4. Keputusan BKN No. 11 Tahun 2006.
  5. PP No. 32 Tahun 1979
  6. PP No. 12 Tahun 2002

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Fotocopy Surat Nikah, yang diketahui Camat;
  2. Daftar susunan keluarga dari Camat;
  3. Akte kelahiran anak yang masih dalam tanggungan;
  4. Fotocopy KARPEG yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang telah diketahui Kep. Unit;
  6. Pasphoto 3 x 4 cm hitam putih 5 (lima) lembar;
  7. Photocopy SK CPNS dilegalisir  oleh pejabat yang berwenang;
  8. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  9. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  10. Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang Berat;
  12. Masing-masing rangkap 3 (tiga) untuk Golongan IV/c keatas;




PENETAPAN SK PENSIUN UNTUK GOl. IV/b Ke BAWAH (BUP)

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU No. 11 Tahum 1969;
  3. PP No. 69 Tahun 2005;
  4. Keputusan BKN No. 11 Tahun 2006.
  5. PP No. 32 Tahun 1979
  6. PP No. 12 Tahun 2002

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Fotocopy Surat Nikah, yang diketahui Camat;
  2. Daftar susunan keluarga dari Camat;
  3. Akte kelahiran anak yang masih dalam tanggungan;
  4. Fotocopy KARPEG yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang telah diketahui Kep. Unit;
  6. Pasphoto 3 x 4 cm hitam putih 5 (lima) lembar;
  7. Photocopy SK CPNS dilegalisir  oleh pejabat yang berwenang;
  8. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  9. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  10. Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang Berat;
  12. Masing-masing rangkap 2 (dua);




PENETAPAN SK PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU No. 11 Tahum 1969;
  3. PP No. 69 Tahun 2005;
  4. Keputusan BKN No. 11 Tahun 2006.

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Pimpinan Unit kerja  yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Unit kerja  yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-
  3. Photocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir  oleh pejabat yang berwenang;
  4. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  5. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  6. Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  7. Fotocopy KARPEG yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  8. Fotocopy Surat Nikah;
  9. Daftar susunan keluarga;
  10. Akte Kenal Lahir Anak yang masih dalam tanggungan.
  11. Pasphoto 3x5 cm 5 (lima) lembar;




PENETAPAN SK PENSIUN JANDA/DUDA BAGI PNS

 

DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU No. 11 Tahum 1969;
  3. PP NO. 17 TAHUN 1977 Jo. PP No. 10 Tahun 2008
  4. PP No. 9 Tahun 2003;
  5. PP No. 14 Tahun 2008;
  6. Keputusan BKN No. 3 Tahun 2008.
  7. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2008.
  8. Keputusan BKN No. 14 Tahun 2004.
  9. PP No. 12 Tahun 2002

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Pimpinan Unit kerja  yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Unit kerja  yang bersangkutan;
  2. Photocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  4. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  6. Fotocopy KARPEG yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Fotocopy surat nikah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  8. Surat Keterangan kematian dari Rumah Sakit dan atau Lurah yang diketahui oleh Camat Setempat;
  9. Mencantumkan susunan keluarga yang dibuktikan dengan mengisi Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Camat;
  10. Pasphoto 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar tanpa tutup kepala dan kacamata;
  11. Masih menanggung anak-anak sah (usia maksimal 25 tahun belum menikah dan belum bekerja) dibuktikan dengan akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  12. Bagi yang memenuhi syarat diberikan KP (kenaikan pangkat) pengabdian agar melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;




PENETAPAN SK PENSIUN KARENA TIDAK SEHAT JASMANI
ATAU ROHANI BAGI PNS (PENSIUN SAKIT/UJUR)

 


DASAR HUKUM :

  1. UU No. 8 Tahum 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
  2. UU No. 11 Tahum 1969;
  3. PP No. 73 Tahun 1977 Jo. PP 10 Tahun 2008;
  4. PP No. 3 Tahun 2003;
  5. PP No. 14 Tahun 2008;
  6. Keputusan BKN No. 3 Tahun 2008;
  7. Keputusan BKN No. 13 Tahun 2003;
  8. Keputusan BKN No. 17 Tahun 2003;

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Diusulkan oleh Pimpinan Unit kerja  yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Unit kerja  yang bersangkutan;
  2. Mengajukan permohonan pindah yang dibuktikan dengan surat permohonan pindah yang bersangkutan;
  3. Memiliki SK CPNS dan PNS disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  5. DP-3, 2 tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  6. Fotocopy SK PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  7. Fotocopy KARPEG yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  8. Fotocopy surat nikah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  9. Dalam keadaan sakit yang dibuktikan surat keterangan sakit oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah;
  10. Tidak menyimpan surat-surat berharga/barang-barang milik Negara yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak lagi menyimpan surat-surat berharga/barang-barang milik Negara dari Pimpinan Unit kerja ;
  11. Mencantumkan susunan keluarga yang dibuktikan dengan mengisi Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh camat;
  12. Pasphoto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar;
  13. masih menanggung anak-anak sah (usia maksimal 25 tahun belum menikah dan belum bekerja) melampirkan akte kelahiran;