Pengumuman Hasil Penilaian Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, silahkan diklik disini     Pengumuman Pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS Perda (Pola 300 JP) dan Managemen Penyidik (200 JP) Tahun 2017, silahkan Klik disini     Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 3568/SE/BKD-2.1/XII/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, silahkan Klik disini     SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, Silahkan Klik disini     Daftar nama-nama PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang belum mengambil Kartu Pegawai Elektronik (KPE), silahkan Klik disini    



KARIS/KARSU


PENERBITAN KARIS / KARSU BAGI PNS

 

DASAR HUKUM :

1. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999
2. Kep. Ka. BKN No. 115.a/KEP/1983 jo Kep. Ka. BKN No. 007/KEP/1988

 

PENGERTIAN :

  1. Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Isteri, disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU;
  2. KARIS/KARSU, adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri / suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  3. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  4. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS /KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi;
  5. Apabila seorang isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSI yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali;
  6. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri / suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda / duda / anak yang berhak atas pensiun.

 

SYARAT-SYARAT :

  1. Usul dan Surat Pengantar dari Instansi yg bersangkutan;
  2. Photo Copy Legalisir SK CAPEG & PNS;
  3. Photo Copy Legalisir SK Pangkat Terakhir;
  4. Photo Copy Surat Nikah Legalisir KUA setempat;
  5. Pasphoto Ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar (Hitam Putih);
  6. Mengisi Formulir I.A surat edaran BKN No. 08/SE/1983 (Bagi PNS yg menikah tahun 1983 keatas).



Download File :
24formulir_I.A_dan_formulir_XXVI.doc   ( download )