Pengumuman Hasil Penilaian Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, silahkan diklik disini     Pengumuman Pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS Perda (Pola 300 JP) dan Managemen Penyidik (200 JP) Tahun 2017, silahkan Klik disini     Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 3568/SE/BKD-2.1/XII/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, silahkan Klik disini     SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, Silahkan Klik disini     Daftar nama-nama PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang belum mengambil Kartu Pegawai Elektronik (KPE), silahkan Klik disini    

JABATAN FUNGSIONAL


PERSYAARATAN DAN BAHAN-BAHAN YANG DILAMPIRKAN :

A.   Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional yaitu :

1.       Berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

2.       Tersedianya formasi

3.       Surat pengantar usulan dari SKPD yaang bersangkutan

4.       Foto Copy SK. CPNS

5.       Foto Copy SK. PNS

6.       Foto Copy Ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan

7.       Angka Kredit Pertama

8.       Foto Copy DP-3    1 Tahun terakhir yang setiap unsur paling kurang bernilai baik.

9.       Telah mengikuti dan lulus diklat jabatan fungsional yang ditentukan *).

B.    Pengangkatan Jabatan Fungsional dari Jabatan lain/ Perpindahan Jabatan yaitu :

1.       Tersedianya Formasi

2.       Surat pengantar susulan dari SKPD yang bersangkutan

3.       Foto Copy SK. CPNS

4.       Foto Copy SK. PNS

5.       Foto Copy Ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan

6.       Angka Kredit terakhir

7.       Foto Copy DP-3    1 Tahun terakhir yang setiap unsur paling kurang bernilai baik.

8.       Memiliki pengalaman dibidang jabatan fungsionalnnya paling kurang 2 (dua) tahun.

9.       Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun

10.   Telah mengikuti dan luluis diklat jabatan fungsional yang ditentukan *).

C.    Penyesuaian/ Inspassing dalam jabatan dan Angka Kredit Fungsional yaitu :

1.       Tersedianya Formasi

2.       Surat pengantar usulan dari SKPD yaang bersangkutan

3.       Foto Copy SK. CPNS

4.       Foto Copy SK. PNS

5.       Foto Copy DP-3    1 Tahun terakhir yang setiap unsur paling kurang bernilai baik.

D.   Kenaikan Jabatan Fungsional yaitu :

1.       Surat pengantar susulan dari SKPD yang bersangkutan

2.       Foto Copy SK. Pangkat terakhir

3.       Foto Copy SK. Jabatan Fungsional

4.       Angka Kredit Terakhir

5.       Foto Copy DP-3    1 Tahun terakhir yang setiap unsur paling kurang bernilai baik.

6.       Telah mengikuti dan luluis diklat jabatan fungsional yang ditentukan *).

E.    Pembebasan sementara yaitu :

1.       Surat pengantar usulan dari SKPD yang bersangkutan

2.       Fotao Copy SK. Pengangkatan dalam jabatan Struktural/ SK. Tugas Belajar.

3.       Foto Copy Cuti diluar tanggungan negara

4.       Foto Copy SK. Jabatan Fungsional terakhir

5.       Foto Copy  PAK terakhir

 

*) Disesuaikan berdasarkan Pemenpan masing-masing Jabatan Fungsional.




PENDAHULUAN :

  1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan atugas , tanggung jawab , wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau ketrampilan tertentu sserta bersifat mandiri.
  3. Jabatan Fungsional pada hakekatnya adalaj jabatan tekhis yang tidak tercantum dalam Struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah.
  4. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan.  Penetapan jabatan fungsional jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
    • Mempunyai metodologi, teknik analis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan  dan/ atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi.
    • Memiliki etika prolesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
    • Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan: Tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian dan Tingkat ketrampilan bagi jabatan fungsional keterampilan.
    • Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
    • Jabatan Fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
  5. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
  6. Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas menunjang , yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas utama. Taugas Utama adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas (jobdescription)yang ada pada setiap jabatan, sedangkan tugas  penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional diluar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.
  7. Angka Kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/ pangkat pejabat fungsional.
  8. Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional dilingkungan Instansi masing-masing. Tim Penilai angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :
    • Tim Penilai Pusat yang bertugas membantu pimpinan Instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.
    • Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III.
  9. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Terampil dan jabatan fungsional Ahli. Untuk masing-masing jabatan tersebut diatas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/ golongan ruang sebagai berikut :

I.     Jabatan Fungsional Teramkpil

Jabatan

Gol. Ruang

Keterangan

Pelaksana Pemula

II/a

Sekurang-kurangnya

Pelaksana

II/b-II/c-II/d

Berijazah SLTA

Pelaksana Lanjutan

III/a-III/b

 

Penyela

III/c-III/d

 

 

II.   Jabatan Fungsional Ahli

Jabatan

Gol. Ruang

Keterangan

Ahli Pertama

III/a-III/b

Sekurang-kurangnya

Ahli Muda

III/c-III/d

Berijazah Sarjana atau

Ahli Madya

IV/a-IV/b-IV/c

D.IV

Ahli Utama

IV/d-IV/e

 

  1. Pembebasan sementara penghentian dari, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau
  • Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
  • Ditugaskan secara penuh dalam jabatan Struktural.
  • Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau
  • Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila :

  • Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin.
  • Telah diberhentikan dalam jabatan Struktural.
  • Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
  • Berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
  • Telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.




PROSEDUR PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

 

DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 JO Indang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 JO Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  4. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.