Pengumuman Hasil Penilaian Akhir Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, silahkan diklik disini     Pengumuman Pelaksanaan Diklat Pembentukan PPNS Perda (Pola 300 JP) dan Managemen Penyidik (200 JP) Tahun 2017, silahkan Klik disini     Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 3568/SE/BKD-2.1/XII/2016 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, silahkan Klik disini     SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, Silahkan Klik disini     Daftar nama-nama PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang belum mengambil Kartu Pegawai Elektronik (KPE), silahkan Klik disini    

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA


PEMBERIAN CUTI  LUAR TANGGUNGAN NEGARA

 

DASAR HUKUM :

  1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS.

 

 

SYARAT-SYARAT:

  1. CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.
  2. PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cltn untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
  3. CLTN  hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah  mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
  4. Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan  sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir.
  5. PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.
  6. Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
  7. PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi induknya
  8. Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban:
    • Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
    • Apabila tidak ada lowongan, maka Pimpinan Instansi Induk melaporkan kepada Kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya  pada instansi lain.
    • Apabila  Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan  kepada Pimpinan Instansi Induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.